Jakarta, PODIUM - Penghapusan outsourcing baru sekedar direncanakan, dan belum lagi dilaksanakan, tetapi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, sudah berkacak pinggang dan main gertak kepada buruh yang seharusnya dibela kepentinganya, siang dan malam, 1 x 24 jam!
Muhaimin mengatakan, JIKA, aturan ketenagakerjaan yang baru tentang outsourcing sudah diterbitkan maka tidak boleh lagi ada aksi sweeping buruh ke pabrik-pabrik. Dan kalau itu terjadi, maka hal itu bukan lagi soal perburuhan, tetapi sudah menjadi masalah PIDANA!!
"Dilaksanakan saja belum (penghapusan outsourcing), ekh, Cak Imin (Muhaimin Iskandar, red) udah maen gertak-gertak segala. Memang apa yang dia lakukan buat buruh selama jadi menteri?" komentar Koordinator Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR), Ali Ronin Naibaho, dihubungi per telepon, Senin (5/11/2012).
Muhaimin mengatakan, JIKA, aturan ketenagakerjaan yang baru tentang outsourcing sudah diterbitkan maka tidak boleh lagi ada aksi sweeping buruh ke pabrik-pabrik. Dan kalau itu terjadi, maka hal itu bukan lagi soal perburuhan, tetapi sudah menjadi masalah PIDANA!!
"Dilaksanakan saja belum (penghapusan outsourcing), ekh, Cak Imin (Muhaimin Iskandar, red) udah maen gertak-gertak segala. Memang apa yang dia lakukan buat buruh selama jadi menteri?" komentar Koordinator Nasional Cendikiawan Akar Rumput (ANCaR), Ali Ronin Naibaho, dihubungi per telepon, Senin (5/11/2012).
Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar menyatakan akan menghapus sisitim kerja outsourcing dan akan menggantikanya dengan sistem borongan kerja. Hal itu dikatakanya beberapa hari lalu di Surabaya, Jawa Timur.
Kemudian, Muhaimin mengatakan, jika peraturan yang baru tentang outsourcing sudah diterbitkan, maka dia meminta agar tidak ada lagi aksi-akasi buruh yang menggangu proses produksi. dan jika aksi sweeping masih terjadi, maka hal itu sudah masuk ranah pidana.
"Kalau sudah pidana, itu urusan aparat penegak hukum,"kata Muhaimin di Jakarta, Minggu (4/11), sambil meminta para pengusaha juga mematuhi aturan (yang baru akan diterbirkan) tentang outsourcing.
Menurut Ali Ronin, meski peraturan soal outsourcing sudah diterbitkan, aksi dan mogok tetap menjadi hak buruh, menjadi hak dan senjata buruh untuk melawan penindasan oleh para kapitalis dan para kompradornya.
"Apa Muhaimin mau bilang, kalau buruh melakukan aksi, itu adalah perbuatan pidana. Lalu kalau dia korupsi di kantor kementerianya, itu soal perburuhan? Jangan ngaco, dong!!" teriak Ali Ronin dari seberang telepon.
Janji Muhaimin untuk meneken belied outsourcing akhir Oktober, melenceng, bahkan janji akan meneken pada Jumat (2/11), lagi-lagi meleset.
Tunggul Naibaho
Tunggul Naibaho
Tidak ada komentar:
Posting Komentar