Jakarta, PODIUM - Langkah cepat Badan Kehormatan (BK) DPR memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan, sesungguhnya adalah upaya badan legislatif itu mencegat langkah Dahlan melaporkan kasus dugaan pemerasan BUMN oleh sejumlah oknum anggota DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jika Dahlan melaporkanya ke BK DPR, maka masalahnya masih sebatas kode etik. Tetapi jika ke KPK, ranahnya sudah pidana, pidana khusus atau korupsi.
"DPR tentu sudah berhitung soal itu. Dan mereka (DPR) cerdas, makanya Dahlan cepat dipanggil dan dimintai keterangan," kata Koordinator Nasional Cendikiawan Akar Rumput, Ali Ronin Naibaho, di Jakarta, Senin 5 November 2012.
Tetapi Dahlan jauh lebih cerdik, kata Ronin, karena dia mencicil nama-nama tersebut, dan tidak semuanya diserahkan sekaligus.
"Dahlan mengatakan, dia telah mengantongi sekitar 10 nama, tetapi sampai siang ini dia baru sampaikan dua nama saja," kata Ali Ronin.
Pemanggilan Dahlan oleh BK DPR, lanjut Ronin, bisa jadi dimaksud untuk melakukan negoisasi kepada Dahlan, karena biar bagaimanapun, masalah pemerasan ini tidak saja terkait nama baik anggota DPR tetapi juga akan menyeret nama besar partai, dan bahkan nama besar para pemimpin partai.
"Sinyal yang diberikan Dahlan, kan, jelas, dia bilang bisa saja dua nama yang diserahkan hanyalah pion, sementara siapa tokoh utamanya, dia belum bisa pastikan siapa," ulas Ronin.
Ancaman halus, kata Ronin, juga sudah ditebar Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, sebelum Dahlan bertemu dengan BK DPR. Tjahjo meminta Dahlan, selain menyebut nama oknum anggota DPR, juga mendesak agar Dahlan menyebutkan siapa saja dari kalangan Istana yang kerap meminta upeti atau memeras BUMN, terutama dalam rangka Pilpres 2009 yang lalu.
Dengan alasan agar fair, Tjahjo Kumolo seakan-akan mendukung langkah Dahlan, tetapi selipanya juga jelas, disitu ada ancaman kepada Dahlan, terang Ronin.
"Tjahjo sedang ketakutan atau mendukung Dahlan, tidak jelas. Dahlan itu baru masuk kabinet pada tahun 2009," ketus Ronin.
Ronin berkeyakinan, pada akhirnya Dahlan akan melaporkan kasus pemerasan ini ke KPK.
"Jika memang Dahlan berniat membersihkan BUMN dan juga DPR, maka dia harus laporkan masalah ini ke KPK," kata Ronin.
Namun, Dahlan harus sadar, melaporkan hal ini ke KPK, maka dia akan menjadi sasaran tembak semua politisi korup di negeri ini, baik itu yang ada di DPR, partai politik, bahkan Istana.
Tauviq LL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar